JHT Dua Akun: Solusi Cerdas untuk Masa Tua yang Sejahtera

Dongkrakbisnis.web.id Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Di Sini saya akan membahas perkembangan terbaru tentang Berita Terkini. Catatan Penting Tentang Berita Terkini JHT Dua Akun Solusi Cerdas untuk Masa Tua yang Sejahtera, Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada tahun 2023, yang mengamanatkan pembagian program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi dua akun: akun utama dan akun tambahan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan pekerja di masa depan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyambut baik reformasi ini yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Ia menekankan pentingnya melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan besaran masing-masing akun untuk menghindari kecemasan masyarakat yang tidak memiliki kepastian pengganti penghasilan saat tidak produktif.

Pembagian dua akun ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tua. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, mengingatkan bahwa Indonesia sedang mengalami transisi demografis dengan angka harapan hidup yang meningkat dan jumlah populasi lanjut usia yang bertambah.

Saat ini, hanya 3% peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP) yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun, sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak di usia senja.

Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf, menjelaskan bahwa pembagian akun JHT terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia. EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian tiga akun pada Mei 2024.

Ronald menekankan pentingnya perlindungan hari tua karena populasi Indonesia yang menua. Ia menyatakan bahwa generasi sekarang harus memiliki perlindungan hari tua yang lebih baik agar tidak sepenuhnya bergantung pada generasi muda.

Pemerintah diharapkan serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembagian akun JHT maksimal 2 tahun sejak UU P2SK disahkan. Aturan tersebut saat ini diusulkan untuk diselesaikan pada tahun 2025. Jika tidak, Indonesia akan menghadapi kecemasan pada tahun 2045 karena banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara.

Dengan demikian, reformasi JHT melalui pembagian dua akun merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja di masa depan dan mengurangi beban negara akibat populasi lanjut usia yang meningkat.