PNS Terlarang Jadi Pemain Cadangan Saat Pilkada, Mendagri-MenPANRB Keluarkan Aturan Tegas

Dongkrakbisnis.web.id Semoga keberkahan menyertai setiap langkahmu. Di Sesi Ini saya akan mengulas tren terbaru mengenai DongkrakNews. Konten Yang Berjudul DongkrakNews PNS Terlarang Jadi Pemain Cadangan Saat Pilkada MendagriMenPANRB Keluarkan Aturan Tegas Marilah telusuri informasinya sampai bagian penutup kata.

1.
Regulasi yang Mengatur Netralitas ASN
2.
Investigasi Pelanggaran Netralitas ASN
3.
Perbedaan Netralitas ASN dengan TNI dan Polri
4.
Core Values ASN BerAKHLAK
5.
Tindakan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN
6.
Kesimpulan

Netralitas ASN: Pentingnya Menjaga Integritas Pelayanan Publik

Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, aparatur sipil negara (ASN) diimbau untuk tetap menjaga asas netralitas. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi.

Regulasi yang Mengatur Netralitas ASN

Mendagri menjelaskan bahwa netralitas ASN diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku ASN

Investigasi Pelanggaran Netralitas ASN

Apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan investigasi. Mendagri juga mengaktifkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjaga netralitas ASN.

Perbedaan Netralitas ASN dengan TNI dan Polri

Mendagri menekankan bahwa netralitas ASN berbeda dengan anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. ASN tidak boleh aktif mengelola, hadir berkampanye, atau mengikuti yel-yel pemenangan.

Core Values ASN BerAKHLAK

Netralitas ASN sesuai dengan core values ASN BerAKHLAK pada nilai Loyal. ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Tindakan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu. Selain itu, perlu diwaspadai adanya titipan proyek kegiatan dalam APBD untuk kepentingan politik.

Kesimpulan

Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas pelayanan publik. ASN harus tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Regulasi yang jelas dan investigasi yang tegas akan membantu menegakkan netralitas ASN.

Jakarta, 2023